DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO.  Pansus Angket KPK

Nasdem
Jawa Timur VIII
No. Urut 2


Punya informasi tambahan? Klik Disini

Dossy Iskandar Prasetyo merupakan anggota DPR dari Partai Hanura. Sebelumnya, Dossy dikenal sebagai pengacara dan pengajar di Universitas Bhayangkara di Surabaya.

Pada 2017, Dossy menjadi Wakil Ketua Panitia Khusus (pansus) Hak Angket DPR untuk menyelidiki KPK. Penggunaan hak angket yang dipertanyakan oleh KPK tersebut berawal dari rapat dengar pendapat antara komisi III DPR dan KPK. Komisi III saat itu meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani. Permintaan tersebut ditolak KPK karena kasus Miryam tengah dalam proses persidangan. Komisi III, salah satunya Dossy Iskandar, menyebut DPR dapat menggunakan hak menyatakan penapat atau hak angket.

Isu Terkait

Revisi Undang-Undang KPK
Mengenai polemik revisi UU No. 30 tahun 2002, Dossy Iskandar menilai bahwa pihak yang menolak revisi UU KPK belum menerima penjelasan dari pihak pengusul. Sekjen DPP Partai Hanura ini menegaskan bahwa revisi UU KPK ditujukan untuk menguatkan KPK.
Ia mencontohkan, poin revisi mengenai keberadaan dewan pengawas KPK diperlukan agar terdapat check and balance di KPK. Sedangkan revisi pengaturan mengenai dilakukan karena menyangkut Hak Asasi Manusia.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK
Dossy Iskandar ditunjuk menjadi Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR untuk menyelidiki KPK yang dibentuk tahun 2017. Politisi Hanura ini juga diketahui sebagai anggota komisi III yang mewacanakan penggunaan hak angket ketika KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan tersangka korupsi KTP elektronik Miryam S. Haryani di Rapat Dengar Pendapat Komisi III, 19 April 2017. KPK saat itu menolak membuka dikarenakan kasus Miryam tengah dalam proses persidangan.

Dalam perkembangan pembahasannya, Dossy Iskandar pernah menjelaskan bahwa pansus akan memberikan rekomendasi untuk penguatan KPK. Salah satunya adalah dengan revisi UU KPK. Wacana pansus untuk merekomendasikan revisi UU KPK kembali memicu kritik publik karena seringkali disertai poin-poin yang melemahkan KPK. Pada akhirnya, pansus tidak memasukkan wacana tersebut dalam poin rekomendasi.

PROFIL LENGKAP

Nama Lengkap : DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO. Pansus Angket KPK
Tempat & Tanggal Lahir
Surabaya, 11 Oktober 1962
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan
a. S1 Ilmu Hukum, UBHARA 1982-1986




b. S2 Ilmu Hukum Universitas Airlangga 1992-1995




c. S3 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya 2002-2006
Pekerjaan Politik
• Anggota DPR RI 2014-2019
Pekerjaan Non Politik
• Dosen SI dan S2 Universitas Bhayangkara Surabaya, 1987




• Wakil rektor 1 bidang Akademik, 1998




• Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya, 2000




• Pengacara/advokat
Organisasi Politik
• DPP Partai Hanura, Sekretaris Jenderal, Tahun 2010




• DPP Partai Hanura, Ketua, 2015




• DPP Partai Hanura, Wakil Ketua Umum, Tahun 2017
Organisasi Non Politik
• Dosen SI dan S2 Universitas Bhayangkara Surabaya, 1987




• Wakil rektor 1 bidang Akademik, 1998




• Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya, 2000




• Pengacara/advokat

HIGHLIGHT

Dossy Iskandar Prasetyo merupakan anggota DPR dari Partai Hanura. Sebelumnya, Dossy dikenal sebagai pengacara dan pengajar di Universitas Bhayangkara di Surabaya.

Pada 2017, Dossy menjadi Wakil Ketua Panitia Khusus (pansus) Hak Angket DPR untuk menyelidiki KPK. Penggunaan hak angket yang dipertanyakan oleh KPK tersebut berawal dari rapat dengar pendapat antara komisi III DPR dan KPK. Komisi III saat itu meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani. Permintaan tersebut ditolak KPK karena kasus Miryam tengah dalam proses persidangan. Komisi III, salah satunya Dossy Iskandar, menyebut DPR dapat menggunakan hak menyatakan penapat atau hak angket.

LHKPN
Catatan atas Kepatuhan : Dari acch.kpk.go.id diketahui bahwa Dossy Iskandar melaporkan LHKPN pada 11 Desember 2011 dengan total kekayaan sebesar Rp 13.382.661.656.









Berdasarkan Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN disebutkan bahwa LHKPN wajib disampaikan setiap satu tahun sekali dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret secara online melalui elhkpn.kpk.go.id.
Catatan atas Kewajaran :


FILE/ DOKUMEN TERKAIT
Mohon maaf untuk saat ini daftar File/ Dokumen Terkait dari DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO. Pansus Angket KPK belum tersedia atau dalam proses input.

DAFTAR KERABAT

Yayuk Sri Utami
Relasi: Istri

DAFTAR BISNIS

Mohon maaf untuk saat ini daftar bisnis dari DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO. Pansus Angket KPK belum tersedia atau dalam proses input.

RIWAYAT POLITIK

PEMILU TAHUN 2014
Partai: Hanura
Dapil: Jawa Timur VIII
Perolehan Suara: 43.090 Jabatan di Partai: Anggota
PEMILU TAHUN 2019
Partai: Nasdem
Dapil: Jawa Timur VIII
No. Urut: 2
Jabatan di DPR 2014-2019
Tahun dilantik: 2014
Komisi: Komisi VIII
Alat Kelengkapan Dewan: Panitia Khusus



Tahukah kalian bagaimana rekam jejak pejabat publik selama ini? Ayo, kenali dan awasi mereka.

Alamat

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6

(+62) 21 7901885 / 7994015

(+62) 21 7994005

rekamjejak@antikorupsi.org