(Tidak dicalonkan di Pemilu 2019)

Muhammad Romahurmuziy merupakan anggota DPR RI 2014-2019 dari PPP. Ketua Umum PPP ini bertugas di komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan. Sebelumnya, ia tercatat sebagai anggota komisi hukum, HAM, dan keamanan (III).

Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romy ini ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PPP pada Muktamar VIII pada 9 April 2016. Ia terpilih secara aklamasi dalam sidang paripurna pemilihan yang diketuai oleh Suharso Monoarfa. PPP saat itu menghadapi konflik kepengurusan. Sebelum muktamar yang menetapkan Romy sebagai ketua umum, pengurus dan anggota PPP yang berbeda paham telah menggelar muktamar yang menghasilkan Djan Faridz sebagai ketua umum.

Romy beberapa kali diperiksa sebagai saksi kasus korupsi oleh KPK. Pada Agustus 2018, Romy diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018. Saat itu Romy menolak menjelaskan pada awak media perihal pemeriksaannya tersebut. Sebelumnya, yaitu pada Desember 2014, Romy juga diperiksa KPK sebagai saksi atas tersangka Gulat Medali Emas Manurung dalam kasus korupsi alih fungsi hutan Riau. Kasus tersebut terjadi saat Romy masih menjadi Ketua Komisi VI DPR RI 2009-2014, komisi yang salah satunya membidangi sektor kehutanan. Romy menegaskan bahwa mekanisme alih fungsi hutan bukan kewenangan komisi IV melainkan Kementerian Keuangan.

Pada 15 Maret 2019, Romy ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sidoarjo, Jawa Timur. Penyidik KPK menangkap Romy di Hotel Bumi di Surabaya ketika Ketua Umum PPP ini menerima uang dari pejabat daerah Kementerian Agama. Selain Romy, KPK juga mengamankan lima orang, diantaranya yaitu Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin. KPK menduga Romy terlibat jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur.

PROFIL LENGKAP

Nama Lengkap : IR. H. MUHAMMAD ROMAHURMUZIY
Tempat & Tanggal Lahir
Yogyakarta, 10 September 1974
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan
Magister Teknik (MT) Fakultas Pasca Sarjana Jurusan Teknik dan Manajemen Industri ITB bidang kekhususan Kebijakan Industri (2002)
Pekerjaan Politik
Tenaga Ahli Bidang Industri Komisi V DPR RI, 2004


Anggota DPR RI 2009-2014


Anggota DPR RI 2014-2019
Pekerjaan Non Politik
Seksi Impor PT Kayaba Indonesia (1999)








Freelance Investigator PT Indo Pacific (2002)


Staf Khusus Menteri Negara Koperasi dan UKM RI (2009)


Project Manager Tambang Batubara PT Syntegra International (2002)


Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) (2008)


Tim Asistensi Teknis DPR RUU Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam (2004)
Organisasi Politik
Ketua Umum DPP PPP, 2014-2019
Organisasi Non Politik
Seksi Impor PT Kayaba Indonesia (1999)








Freelance Investigator PT Indo Pacific (2002)


Staf Khusus Menteri Negara Koperasi dan UKM RI (2009)


Project Manager Tambang Batubara PT Syntegra International (2002)


Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) (2008)


Tim Asistensi Teknis DPR RUU Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam (2004)

HIGHLIGHT
(Tidak dicalonkan di Pemilu 2019)

Muhammad Romahurmuziy merupakan anggota DPR RI 2014-2019 dari PPP. Ketua Umum PPP ini bertugas di komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan. Sebelumnya, ia tercatat sebagai anggota komisi hukum, HAM, dan keamanan (III).

Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romy ini ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PPP pada Muktamar VIII pada 9 April 2016. Ia terpilih secara aklamasi dalam sidang paripurna pemilihan yang diketuai oleh Suharso Monoarfa. PPP saat itu menghadapi konflik kepengurusan. Sebelum muktamar yang menetapkan Romy sebagai ketua umum, pengurus dan anggota PPP yang berbeda paham telah menggelar muktamar yang menghasilkan Djan Faridz sebagai ketua umum.

Romy beberapa kali diperiksa sebagai saksi kasus korupsi oleh KPK. Pada Agustus 2018, Romy diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018. Saat itu Romy menolak menjelaskan pada awak media perihal pemeriksaannya tersebut. Sebelumnya, yaitu pada Desember 2014, Romy juga diperiksa KPK sebagai saksi atas tersangka Gulat Medali Emas Manurung dalam kasus korupsi alih fungsi hutan Riau. Kasus tersebut terjadi saat Romy masih menjadi Ketua Komisi VI DPR RI 2009-2014, komisi yang salah satunya membidangi sektor kehutanan. Romy menegaskan bahwa mekanisme alih fungsi hutan bukan kewenangan komisi IV melainkan Kementerian Keuangan.

Pada 15 Maret 2019, Romy ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sidoarjo, Jawa Timur. Penyidik KPK menangkap Romy di Hotel Bumi di Surabaya ketika Ketua Umum PPP ini menerima uang dari pejabat daerah Kementerian Agama. Selain Romy, KPK juga mengamankan lima orang, diantaranya yaitu Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin. KPK menduga Romy terlibat jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur.

LHKPN
Catatan atas Kepatuhan : Dari situs publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diketahui bahwa Romahurmuziy pernah melapor LHKPN pada 19 Maret 2010. Total harta yang dilaporkan sebesar Rp 11.834.972.656,- dan USD 51.377.





Tidak ditemukan adanya dokumen LHKPN pada tahun-tahun selanjutnya. Padahal, Romahurmuziy tercatat sebagai anggota DPR 2009-2014 dan 2014-2019. Setiap penyelenggara negara, termasuk anggota DPR, diwajibkan melapor LHKPN sebelum, selama, dan setelah menjabat.
Catatan atas Kewajaran :


FILE/ DOKUMEN TERKAIT

Jenis File: LHKPN
Download: Klik Disini
Keterangan: Dilaporkan pada 19 Maret 2010 (tidak ditemukan LHKPN pada tahun-tahun selanjutnya)

DAFTAR KERABAT

Mohon maaf untuk saat ini daftar kerabat dari IR. H. MUHAMMAD ROMAHURMUZIY belum tersedia atau dalam proses input.

DAFTAR BISNIS

Mohon maaf untuk saat ini daftar bisnis dari IR. H. MUHAMMAD ROMAHURMUZIY belum tersedia atau dalam proses input.

RIWAYAT POLITIK

PEMILU TAHUN 2014
Partai: PPP
Dapil: Jawa Tengah VII
Perolehan Suara: 64.716 Jabatan di Partai: Ketua Umum PPP (2014-2019)
PEMILU TAHUN 2019
No. Urut: Tidak tercat
Jabatan di DPR 2014-2019
Tahun dilantik: 2014
Komisi: Komisi XI
Alat Kelengkapan Dewan: Badan Musyawarah
Informasi lain: Sebelumnya bertugas di komisi III



17 April 2019 nanti kita tidak hanya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden melainkan juga anggota legislatif, mulai dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi, hingga nasional. 89% anggota DPR RI 2014-2019 kembali dicalonkan kembali oleh partai politiknya. Tahukah kalian bagaimana rekam jejak mereka selama ini? Ayo, kenali dan evaluasi dulu sebelum menentukan pilihan.

Alamat

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6

(+62) 21 7901885 / 7994015

(+62) 21 7994005

rekamjejak@antikorupsi.org

Indonesia Corruption Watch

Kunjungi Sekarang