Drs. H. HASRUL AZWAR

PPP
Sumatera Utara I
No. Urut 1


Punya informasi tambahan? Klik Disini

Hasrul Azwar adalah anggota DPR RI 2014-2019  dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia merupakan anggota Komisi III yang membidangi hukum, Ham dan keamanan. Hasrul juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

Pada 2014, Hasrul diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013. Nama Hasrul Azwar disebut 12 kali dalam putusan terdakwa korupsi haji Suryadharma Ali. Salah satunya, ia disebut mewakili anggota komisi VIII menyerahkan nama beberapa majmuah (konsorsium) kepada Konsul Haji Mohammad Syairozi Dimyathi untuk disewa dan dipergunakan sebagai penyedia perumahan jemaah haji. Ia juga disebut ikut melakukan pertemuan membahas fee yang disepakati untuk anggota poksi di Komisi VIII DPR RI dalam penyewaan perumahan di Madinah sejumlah SR 30.000 per Jemaah dan di Jeddah sejumlah SR 20.000 per Jemaah.

Isu Terkait

Dugaan Keterlibatan dalam Kasus Korupsi Haji (2014)
Hasrul diperiksa oleh KPK sebagai saksi kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013. Pemeriksaan tersebut dilakukan di pada 12 dan 19 Agustus 2014. Hasrul yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi PPP diperiksa untuk tersangka Suryadharma Ali.

Dalam putusan persidangan Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, nama Hasrul Azwar disebut 12 kali. Salah satunya, disebut mewakili anggota komisi VIII menyerahkan nama beberapa majmuah (konsorsium) kepada Konsul Haji Mohammad Syairozi Dimyathi untuk disewa dan dipergunakan sebagai penyedia perumahan jemaah haji. Ia juga disebut ikut melakukan pertemuan membahas fee yang disepakati untuk anggota poksi di Komisi VIII DPR RI dalam penyewaan perumaah di Madinah sejumlah SR 30.000 per Jemaah dan di Jeddah sejumlah SR 20.000 per Jemaah.


Diperiksa sebagai Saksi Kasus Korupsi APBD Langkat (2010)
Pada 23 September 2010, Hasrul Azwar diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Syamsul Arifin, Mantan Bupati Langkat yang saat itu menjadi Gubernur Sumatera Utara. Saat itu Hasrul menyebut kedatangannya ke KPK dalam rangka berkunjung. Namun, juru bicara KPK Johan Budi menegaskan bahwa ia diperiksa sebagai saksi atas kasus korupsi APBD Langkat.


PROFIL LENGKAP

Nama Lengkap : Drs. H. HASRUL AZWAR
Tempat & Tanggal Lahir
Wingfoot, 30 Januari 1954
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan
• SD Muhammadiyah di Medan 1966
• Pesantren KH Ahmad Dahlan 1969
• Pendidikan Guru Agama Negeri Medan 1971
• Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara 1982
• Program PascaSarjana Magister Manajemen USU 2004
Pekerjaan Politik
• Anggota DPRD Medan 1982-1987
• Anggota DPRD Sumatera Utara (Ketua Fraksi PPP)1987-1992
• Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara 1997-1999
• Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara 1999-2004
• Anggota DPR RI 2004-2009
• Anggota DPR RI 2009-2014 (Komisi VIII, Anggota Badan Anggaran, Ketua Fraksi PPP)




• Anggota DPR RI 2014-2019




Pekerjaan Non Politik
• Guru SD Muhammadiyah Sei Kera Hilir Medan 1972-1975
• Guru Privat Bahasa Inggris/Bahasa Arab di Medan 1973-1978
• Pramugara Haji GIA 1974- 1978
• Guru Agama Islam SPP SPMA Negeri Medan 1976-1977
• Guru Agama Islam Sekolah Musik Menengah Negeri Medan 1976-1977
Organisasi Politik
• Pengurus DPC PPP Kota Medan 1980
• Sekretaris Badan Komunikasi (BAKOM) PKB Kota Medan 1992-1997
• Wakil Ketua DPW PPP Sumatera Utara 1990-1995
• Ketua DPW PPP Sumatera Utara1995-2004
• Ketua DPP PPP 2003-2007
• Wakil Ketua Umum DPP PPP 2011 – 2015




Organisasi Non Politik
• Guru SD Muhammadiyah Sei Kera Hilir Medan 1972-1975
• Guru Privat Bahasa Inggris/Bahasa Arab di Medan 1973-1978
• Pramugara Haji GIA 1974- 1978
• Guru Agama Islam SPP SPMA Negeri Medan 1976-1977
• Guru Agama Islam Sekolah Musik Menengah Negeri Medan 1976-1977

HIGHLIGHT

Hasrul Azwar adalah anggota DPR RI 2014-2019  dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia merupakan anggota Komisi III yang membidangi hukum, Ham dan keamanan. Hasrul juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

Pada 2014, Hasrul diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013. Nama Hasrul Azwar disebut 12 kali dalam putusan terdakwa korupsi haji Suryadharma Ali. Salah satunya, ia disebut mewakili anggota komisi VIII menyerahkan nama beberapa majmuah (konsorsium) kepada Konsul Haji Mohammad Syairozi Dimyathi untuk disewa dan dipergunakan sebagai penyedia perumahan jemaah haji. Ia juga disebut ikut melakukan pertemuan membahas fee yang disepakati untuk anggota poksi di Komisi VIII DPR RI dalam penyewaan perumahan di Madinah sejumlah SR 30.000 per Jemaah dan di Jeddah sejumlah SR 20.000 per Jemaah.

LHKPN
Catatan atas Kepatuhan : Dari situs publikasi LHKPN acch.kpk.go.id, Hasrul Azwar diketahui melaporkan LHKPN sebanyak empat kali. Laporan pertama pada 14 Mei 2002 dan kedua pada 13 November 2006, saat ia menjabat Anggota DPRD Sumatera Utara. Pelaporan Ketiga pada 11 Desember 2009 dan terakhir 1 Desember 2014, saat ia menjabat sebagai anggota DPR RI.

Berdasarkan Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Peengumuman dan Pemeriksaan LHKPN disebutkan bahwa LHKPN wajib disampaikan setiap satu tahun sekali dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret secara online melalui elhkpn.kpn.kpk.go.id.

Catatan atas Kewajaran : Dalam kurun waktu empat tahun 2002-2006 terjadi peningkatan harta kekayaan dari Rp 3.314.673.261.- menjadi Rp 14.123.956.844,-. Kekayaan Hasrul kembali meningkat dalam kurun waktu lima tahun (2009-2014) dari total kekayaan Rp 18.819.214.519,- menjadi Rp 25.486.247.030,-


FILE/ DOKUMEN TERKAIT
Mohon maaf untuk saat ini daftar File/ Dokumen Terkait dari Drs. H. HASRUL AZWAR belum tersedia atau dalam proses input.

DAFTAR KERABAT

Nani Muliani
Relasi: Istri
Informasi Lainnya: jumlah anak 4 orang

DAFTAR BISNIS

Yayasan Pendidikan Khairul Imam
Relasi:
Jabatan: Pendiri Yayasan
Tahun Menjabat: 2006
Jenis Usaha: Dagang, jasa,konstruksi

RIWAYAT POLITIK

PEMILU TAHUN 2014
Partai: PPP
Dapil: Sumatera Utara I
Perolehan Suara: 43.908
PEMILU TAHUN 2019
Partai: PPP
Dapil: Sumatera Utara I
No. Urut: 1
Jabatan di DPR 2014-2019
Tahun dilantik: 2014
Komisi: Komisi III
Alat Kelengkapan Dewan: Badan Kerja Sama Antar-Parlemen



17 April 2019 nanti kita tidak hanya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden melainkan juga anggota legislatif, mulai dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi, hingga nasional. 89% anggota DPR RI 2014-2019 kembali dicalonkan kembali oleh partai politiknya. Tahukah kalian bagaimana rekam jejak mereka selama ini? Ayo, kenali dan evaluasi dulu sebelum menentukan pilihan.

Alamat

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6

(+62) 21 7901885 / 7994015

(+62) 21 7994005

rekamjejak@antikorupsi.org

Indonesia Corruption Watch

Kunjungi Sekarang