Ir. TAUFIK KURNIAWAN

PAN
Jawa Tengah VII
No. Urut 1


Punya informasi tambahan? Klik Disini

(Caleg Berstatus Tersangka Korupsi)

Taufik Kurniawan merupakan mantan Wakil Ketua DPR RI 2014-2019. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini telah menjadi anggota DPR selama tiga periode.

Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 30 Oktober 2018. Wakil Ketua Umum PAN ini diduga menerima suap berkaitan dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN 2016. Sejak 2 November 2018, Taufik diberhentikan dari jabatan pimpinan DPR dan dinonaktifkan dari PAN.

Meski demikian, Taufik masih tercatat sebagai calon anggota DPR RI dari Jawa Tengah VII (Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen) pada pemilu 2019.

 

Isu Terkait

Tersangka Suap DAK Kebumen
Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Wakil Ketua DPR ini diduga menerima uang sekitar Rp 3,65 miliar sebagai kompensasi pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen pada perubahan APBN 2016.

Suap diberikan oleh Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam keterangannya, Yahya Fuad mengaku bertemu dua kali dengan Taufik, yaitu di Semarang dan Jakarta. Yahya menjelaskan bahwa ada “kewajiban” sebesar 5 persen yang harus ia berikan jika ingin DAK untuk Kebupaten Kebumen sebesar Rp 100 miliar cair.

Taufik disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Dinonaktifkan PAN, Dicopot dari Pimpinan DPR
Tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Taufik Kurniawan dinonaktifkan dari Partai Amanat Nasional (PAN). Taufik yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua umum ini juga dicopot dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Kontroversi Dana Aspirasi
Saat menjabat sebagai anggota dewan 2014-2019, Taufik pernah menjadi Ketua Tim Program Aspirasi Pembangunan Daerah Pemilihan (dapil) DPR RI. Saat itu beredar usulan DPR mengenai “dana aspirasi” sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR.

Menanggapi penolakan dan kritik publik mengenai usulan tersebut, Taufik menjelaskan bahwa tidak ada istilah dana aspirasi melainkan program aspirasi dapil. Program tersebut terkait penyerapan aspirasi dan merealisasikan dalam bentuk usulan program pembangunan yang disampaikan ke pemerintah.

Usulan tersebut terus mendapatkan penolakan publik. Pasalnya, anggota DPR telah mendapatkan dana reses, kunjungan kerja, dan lainnya yang juga bisa dimaksimalkan untuk menyerap aspirasi.

PROFIL LENGKAP

Nama Lengkap : Ir. TAUFIK KURNIAWAN
Tempat & Tanggal Lahir
Semarang, Jawa Tengah, 22 November 1967
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan
S1, Teknik Kimia, Universitas Diponogoro, Semarang (1991)



S2. Magister, Universitas Diponegoro, Semarang (1997)



Program Doktoral, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang



Pekerjaan Politik
Anggota DPR RI 2004-2009



Anggota DPR RI 2009-2014



Wakil Ketua DPR RI 2014 – 2019
Pekerjaan Non Politik
➢ Direktur PT Jati Prima (1994-1997)



➢ General Manager PT Blue Vile Corp (1997-2000)



➢ General Manager PT Mahogany Indonesia sebuah perusahaan furnitre di Purwokerto Jawa Tengah



➢ Factory Manager PT Salim Group Indonesia (2000-2003)
Organisasi Politik
Ketua DPP PAN (2005-2010)



Sekjen DPP PAN (2010-2015)



Wakil Ketua Umum PAN (2018)
Organisasi Non Politik
➢ Direktur PT Jati Prima (1994-1997)



➢ General Manager PT Blue Vile Corp (1997-2000)



➢ General Manager PT Mahogany Indonesia sebuah perusahaan furnitre di Purwokerto Jawa Tengah



➢ Factory Manager PT Salim Group Indonesia (2000-2003)

HIGHLIGHT

(Caleg Berstatus Tersangka Korupsi)

Taufik Kurniawan merupakan mantan Wakil Ketua DPR RI 2014-2019. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini telah menjadi anggota DPR selama tiga periode.

Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 30 Oktober 2018. Wakil Ketua Umum PAN ini diduga menerima suap berkaitan dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN 2016. Sejak 2 November 2018, Taufik diberhentikan dari jabatan pimpinan DPR dan dinonaktifkan dari PAN.

Meski demikian, Taufik masih tercatat sebagai calon anggota DPR RI dari Jawa Tengah VII (Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen) pada pemilu 2019.

 

LHKPN
Catatan atas Kepatuhan : Dari acch.kpk.go.id diketahui bahwa Taufik Kurniawan telah melaporkan harta kekayaan pada KPK sebanyak 3 kali yaitu:



• 6 November 2004 dengan total harta Rp 2,7 miliar.



• 21 Juli 2010 dengan total harta Rp 2,1 miliar.



• 4 November 2014 dengan total harta Rp 4,005 miliar dan USD 5.000.







Berdasarkan Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN disebutkan bahwa LHKPN wajib disampaikan setiap satu tahun sekali dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret secara online melalui elhkpn.kpk.go.id.
Catatan atas Kewajaran :


FILE/ DOKUMEN TERKAIT

Jenis File: LHKPN
Download: Klik Disini
Keterangan: Dokumen Pelaporan LHKPN Taufik Juwarno Pelaporan Ketiga
Jenis File: Dokumen_Lain
Download: Klik Disini
Keterangan: Dokumen Lain-lain

DAFTAR KERABAT

Mohon maaf untuk saat ini daftar kerabat dari Ir. TAUFIK KURNIAWAN belum tersedia atau dalam proses input.

DAFTAR BISNIS

Mohon maaf untuk saat ini daftar bisnis dari Ir. TAUFIK KURNIAWAN belum tersedia atau dalam proses input.

RIWAYAT POLITIK

PEMILU TAHUN 2014
Partai: PAN
Dapil: Jawa Tengah VII
Perolehan Suara: 59495 Jabatan di Partai: Wakil Ketua Umum (non aktif 2018)
PEMILU TAHUN 2019
Partai: PAN
Dapil: Jawa Tengah VII
No. Urut: 1
Jabatan di DPR 2014-2019
Tahun dilantik: 2014
Alat Kelengkapan Dewan: Pimpinan



17 April 2019 nanti kita tidak hanya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden melainkan juga anggota legislatif, mulai dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi, hingga nasional. 89% anggota DPR RI 2014-2019 kembali dicalonkan kembali oleh partai politiknya. Tahukah kalian bagaimana rekam jejak mereka selama ini? Ayo, kenali dan evaluasi dulu sebelum menentukan pilihan.

Alamat

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6

(+62) 21 7901885 / 7994015

(+62) 21 7994005

rekamjejak@antikorupsi.org

Indonesia Corruption Watch

Kunjungi Sekarang