Benny Kabur Harman terpilih sebagai anggota DPR RI 2014-2019 dari Partai Demokrat. Pada 2017, ia mundur dari jabatan sebagai anggota dewan karena mencalonkan diri menjadi Gubernur NTT pada Pilkada 2018. Kalah dari bursi pilkada, Benny saat ini kembali dicalonkan menjadi anggota DPR RI 2019-2024 dari daerah pemilihan yang sama, yaitu Nusa Tenggara Timur I.
 
Sebelum terjun ke politik, Benny meniti karir di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) dan wartawan di Media Indonesia. Ia bahkan menjadi Kepala Litbang Harian Umum Media Indonesia pada 1996-1998.
 
Saat di DPR, Benny bertugas di komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Ia juga pernah terdaftar sebagai anggota pansus RUU Perlindungan Saksi dan Korban, pansus penyelidikan peristiwa penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998, penghapusan diskriminasi ras dan etnis, RUU Pemilu, RUU Tentang Narkotika, rekomendasi DPR untuk kasus kematian munir, anggota pansus angket century, dan lainnya.

Isu Terkait

Pandangan terhadap Pansus Hak Angket KPK
Pada Juli 2017, Benny K. Harman mengemukakan pendapatnya terkait hak angket untuk KPK yang berjalan di DPR RI. Benny berpendapat bahwa hak angket KPK bisa menjadi ujian independensi KPK dalam menegakkan hukum. Ia berharap KPK bisa menjalankan tugasnya sambil menghormati keberadaan Panitia Khusus Hak Angket KPK.

Namun di sisi lain, Benny K. Harman atas nama Fraksi Partai Demokrat di DPR RI menolak hak angket yang diusulan Komisi III. Saat itu Partai Demokrat memutuskan tidak mengirimkan wakilnya di pansus angket. Senada dengan KPK, partai berlambang mercy tersebut khawatir hak angket bisa melemahkan KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Kritik Kinerja KPK
Benny K. Harman berpendapat bahwa semestinya KPK tidak memonopoli tindakan pemberantasan korupsi karena tugas utama KPK adalah melakukan supervisi dan koordinasi. Menurut Benny, jika pemberantasan korupsi di Indonesia sudah berhasil dilakukan maka peran KPK tidak diperlukan lagi.

Kecam Teror pada Novel Baswedan
Benny K Harman mengecam tindakan penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Ia menyebut aksi tersebut bukan saja teror bagi Novel dan KPK tetapi juga terhadap negara yang mempunyai komitmen memberantas korupsi.

Benny mengatakan KPK tidak perlu takut dengan ancaman teror tersebut, namun KPK perlu juga melakukan evaluasi atas kinerja penegakan hukum kasus-kasus korupsi, sehingga upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara adil dan non partisan atau tidak tebang pilih.

Menolak Presidential Threshold dalam Pembahasan RUU Pemilu
Benny K. Harman sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat menyatakan penolakannya terhadap aturan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT). Menurutnya, ambang batas tersebut tidak relevan karena pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan secara bersamaan.


PROFIL LENGKAP

Nama Lengkap : Dr. BENNY KABUR HARMAN
Tempat & Tanggal Lahir
Manggarai - Nusa Tenggara Timur, 16 September 1962
Agama : Kristen Katholik
Riwayat Pendidikan
• SD Katolik Denge Flores, 1969-1975

• SMP Tubi Ruteng Flores, 1975-1977

• SMA Seminar ST. Pius XII Kisol Flores,1978-1982

• S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 1982-1987

• S2 Magister Hukum Universitas Indonesia, 1993-1997

• S3 Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2001-2006

Pekerjaan Politik
• Anggota DPR RI dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), 2004-2009

• Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, 2009-2014 (Ketua Komisi III 2009-2012, Wakil Ketua Komisi VI 2012-2013, Wakil Ketua Fraksi Demokrat 2012 – 2014)

• Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, 2014-2019
Pekerjaan Non Politik
• Staf Non Litigasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 1987-1989

• Kepala Divisi Kajian Strategi YLBHI, 1992-1995

• Direktur Pengkajian Strategis Perhinpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), 1995-1998

• Wartawan Bidang Hukum dan Politik Media Indonesia, 1989-1996

• Redaktur Harian Bidang Hukum dan Politik, Harian Media Umum Indonesia, 1991 – 1993

• Kordinator Reportase Harian Umum Media Indonesia, 1993-1995

• Kepala Litbang, Harian Umum Media Indonesia, 1996-1998

• Direktur Eksekutif Center for Information and Eonomic –Law Studies (CINLES), 1999-2014

• Pemimpin Redaksi Jurnal Dictum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan (diterbitkan LeIP), 2001 – 2002

• Partner pada Kantor Hukum Nusantara, Harman & Partners, 1996-sekarang
Organisasi Politik
• Ketua Bidang Pengembangan Legislator Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Indonesia, 2004 – 2009

• Ketua Departemen Penegakan Hukum DPP Partai Demokrat, 2010-2015

• Ketua Departemen Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Demokrat, 2015-2020

Organisasi Non Politik
• Staf Non Litigasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 1987-1989

• Kepala Divisi Kajian Strategi YLBHI, 1992-1995

• Direktur Pengkajian Strategis Perhinpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), 1995-1998

• Wartawan Bidang Hukum dan Politik Media Indonesia, 1989-1996

• Redaktur Harian Bidang Hukum dan Politik, Harian Media Umum Indonesia, 1991 – 1993

• Kordinator Reportase Harian Umum Media Indonesia, 1993-1995

• Kepala Litbang, Harian Umum Media Indonesia, 1996-1998

• Direktur Eksekutif Center for Information and Eonomic –Law Studies (CINLES), 1999-2014

• Pemimpin Redaksi Jurnal Dictum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan (diterbitkan LeIP), 2001 – 2002

• Partner pada Kantor Hukum Nusantara, Harman & Partners, 1996-sekarang

HIGHLIGHT
Benny Kabur Harman terpilih sebagai anggota DPR RI 2014-2019 dari Partai Demokrat. Pada 2017, ia mundur dari jabatan sebagai anggota dewan karena mencalonkan diri menjadi Gubernur NTT pada Pilkada 2018. Kalah dari bursi pilkada, Benny saat ini kembali dicalonkan menjadi anggota DPR RI 2019-2024 dari daerah pemilihan yang sama, yaitu Nusa Tenggara Timur I.
 
Sebelum terjun ke politik, Benny meniti karir di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) dan wartawan di Media Indonesia. Ia bahkan menjadi Kepala Litbang Harian Umum Media Indonesia pada 1996-1998.
 
Saat di DPR, Benny bertugas di komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Ia juga pernah terdaftar sebagai anggota pansus RUU Perlindungan Saksi dan Korban, pansus penyelidikan peristiwa penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998, penghapusan diskriminasi ras dan etnis, RUU Pemilu, RUU Tentang Narkotika, rekomendasi DPR untuk kasus kematian munir, anggota pansus angket century, dan lainnya.

LHKPN
Catatan atas Kepatuhan : Benny K. Harman melaporkan harta kekayaan pada tanggal 25 Januari 2010, 27 Desember 2012, selanjutnya tanggal 2 Februari 2015, dan pada bulan Desember 2017 untuk kepentingan pencalonan sebagai peserta Pilkada Propinsi NTT tahun 2018.
Catatan atas Kewajaran : Jumlah harta kekayaan Benny K. Harman tahun 2010 sebanyak Rp 11.393.330.376 dan USD 124.867. Tahun 2012 mengalami peningkatan cukup tinggi mencapai jumlah Rp 28.756.465.721 dan USD 239.223, kemudian tahun 2015 meningkat menjadi Rp 29.507.402.201 dan USD 186.660. Berdasarkan informasi KPU NTT, saat mencalonkan diri untuk menjadi cagub NTT, jumlah harta kekayaan Benny K. Harman sebesar Rp 28.428.368.681 (http://www.gerbangntt.com/2018/01/miliki-rp-57-milyard-ini-calon-gubernur.html)


FILE/ DOKUMEN TERKAIT
Mohon maaf untuk saat ini daftar File/ Dokumen Terkait dari Dr. BENNY KABUR HARMAN belum tersedia atau dalam proses input.

DAFTAR KERABAT

drg. Maria Goreti Ernawati, SpBM
Relasi: Istri
Informasi Lainnya: -
Maria Cacelia Stevi Harman
Relasi: Anak
Informasi Lainnya: -
Maria Benedikta Stella Harman
Relasi: Anak
Informasi Lainnya: -
Maria Bernadetha Molas Harman
Relasi: Anak
Informasi Lainnya: -
Damianus Kabur
Relasi: Ayah
Informasi Lainnya: Pensiunan Guru Agama
Katarina Ulus
Relasi: Ibu
Informasi Lainnya: Pensiunan Guru Agama

DAFTAR BISNIS

Mohon maaf untuk saat ini daftar bisnis dari Dr. BENNY KABUR HARMAN belum tersedia atau dalam proses input.

RIWAYAT POLITIK

PEMILU TAHUN 2014
Partai: Demokrat
Dapil: Nusa Tenggara Timur I
Perolehan Suara: 53.701 Jabatan di Partai: Ketua Departemen Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Demokrat Periode 2015 - 2020
PEMILU TAHUN 2019
No. Urut: 1
Jabatan di DPR 2014-2019
Tahun dilantik: 2014
Keterangan Lantik: Mengundurkan diri pada tahun 2017 karena mengikuti Pemilihan Gubernur NTT 2018 namun gagal terpilih
Komisi: Komisi III



17 April 2019 nanti kita tidak hanya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden melainkan juga anggota legislatif, mulai dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi, hingga nasional. 89% anggota DPR RI 2014-2019 kembali dicalonkan kembali oleh partai politiknya. Tahukah kalian bagaimana rekam jejak mereka selama ini? Ayo, kenali dan evaluasi dulu sebelum menentukan pilihan.

Alamat

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6

(+62) 21 7901885 / 7994015

(+62) 21 7994005

rekamjejak@antikorupsi.org

Indonesia Corruption Watch

Kunjungi Sekarang