Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA

Golongan Karya
Jawa Barat X
No. Urut 1


Punya informasi tambahan? Klik Disini

Agun Gunandjar merupakan anggota DPR dari Partai Golkar. Agun kembali dicalonkan oleh Golkar dari daerah pemilihan yang sama, yaitu Jawa Barat X (Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar).

Agun beberapa kali diperiksa KPK terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Ia salah satunya diperiksa untuk tersangka Ketua DPR Setya Novanto. Nama Agun sebelumnya muncul dalam surat dakwaan terhadap pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto. Ia disebut menerima fee satu juta dollar AS.

Meski telah diperiksa KPK dan penanganan kasus korupsi KTP elektronik masih berjalan, Agun pada 2017 ditunjuk menjadi ketua panitia khusus (pansus) hak angket DPR untuk menyelidiki KPK. Pansus ini lahir tak lepas dari ditolaknya permintaan komisi III DPR untuk KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani.

Isu Terkait

Setya Novanto Sebut Agun Gunandjar Terima USD 1 juta
Agun Gunandjar Sudarsa disebut oleh Setya Novanto menerima uang USD 1 juta dari Andi Agustinus. Informasi tersebut ada dalam nota pembelaan kasus KTP elektronik yang dibacakan pada 13 April 2018 di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Uang tersebut diserahkan melalui keponakan Setya, Irvanto Hendra Pambudi. Irvanto juga disebutnya pernah menemani pengusaha Made Oka Masagung saat menyerahkan uang sebesar 500.000 Dollar Singapura untuk komisi II melalui Agun Gunandjar di Senayan City. Setya Novanto juga menyebut bahwa sebagian uang yang diberikan oleh Made Oka Masagung sebesar USD 1,4 juta diberikan kepada Agun untuk komisi II. Informasi tersebut.

Kesaksian bahwa Agun menerima uang juga disampaikan oleh Irvanto dan masuk dalam dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.


Diperiksa KPK dalam Kasus Korupsi KTP Elektronik
Disebut-sebut menerima uang terkait proyek KTP elektronik, Agun Gunandjar beberapa kali diperiksa KPK. Ia pernah diperiksa untuk tersangka Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, dan Made Oka Masagung. Ia diantaranya diperiksa pada 11 Juli 2017 dan 4 Juni 2018.


Hak Angket Terhadap KPK
Agun Gunandjar ditunjuk menjadi Ketua Pansus Hak Angket DPR untuk menyelidiki KPK. Penggunaan hak angket dan penunjukan Agun sebagai ketua menuai kritik dari publik.

Pasalnya, hak angket tersebut berawal dari berangnya komisi III atas penolakan KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan tersangka korupsi KTP elektronik Miryam S. Haryani. Selain itu, Agun telah disebut-sebut menerima aliran dana mega korupsi tersebut. Ia bahkan telah diperiksa oleh KPK sebagai saksi. Dikhawatirkan, kerja pansus angket KPK tidak objektif.

Agun Gunandjar Nilai Lembaga Pengawas Independen KPK Diperlukan
Dalam pembahasan Revisi UU KPK, Agun Gunandjar berpendapat perlunya lembaga pengawas independen KPK. Lembaga pengawas independen itu fungsinya untuk memastikan adanya check and balances dalam penegakan hukum kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK.



Pendapat Mengenai Dana Saksi Parpol
Politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan dukungannya agar pembiayaan saksi partai di Pileg 2019 dianggarkan dalam APBN. Alasannya, pembiayaan itu bisa meminimalisir konflik dan kecurangan di TPS. Menurutnya, negara harus hadir untuk menjamin pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.


PROFIL LENGKAP

Nama Lengkap : Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA
Tempat & Tanggal Lahir
Bandung, 13 November 1958
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan
• STM 1 Budut (1973 – 1976)





• S1, Ilmu Administrasi Publik, Sekolah TInggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, Jakarta (1991)





• S2, Administrasi Negara, Universitas Indonesia (1996)





• S2, Kriminologi, Universitas Indonesia (2006)





Pekerjaan Politik
• Anggota DPR RI periode 1999-2004





• Anggota DPR RI periode 2004-2009





• Anggota DPR RI periode 2009-2014





Pekerjaan Non Politik
• Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, 1982-1984





• Staf Pengajar Akademi Ilmu Pemerintahan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Kehakiman, 1985-1996

















Organisasi Politik
Organisasi Non Politik
• Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, 1982-1984





• Staf Pengajar Akademi Ilmu Pemerintahan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Kehakiman, 1985-1996

















HIGHLIGHT

Agun Gunandjar merupakan anggota DPR dari Partai Golkar. Agun kembali dicalonkan oleh Golkar dari daerah pemilihan yang sama, yaitu Jawa Barat X (Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar).

Agun beberapa kali diperiksa KPK terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Ia salah satunya diperiksa untuk tersangka Ketua DPR Setya Novanto. Nama Agun sebelumnya muncul dalam surat dakwaan terhadap pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto. Ia disebut menerima fee satu juta dollar AS.

Meski telah diperiksa KPK dan penanganan kasus korupsi KTP elektronik masih berjalan, Agun pada 2017 ditunjuk menjadi ketua panitia khusus (pansus) hak angket DPR untuk menyelidiki KPK. Pansus ini lahir tak lepas dari ditolaknya permintaan komisi III DPR untuk KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani.

LHKPN
Catatan atas Kepatuhan :
Catatan atas Kewajaran :


FILE/ DOKUMEN TERKAIT

Jenis File: LHKPN
Download: Klik Disini
Keterangan: Dokumen Pelaporan LHKPN Agun Gunandjar Sudarsa Pelaporan Keempat

DAFTAR KERABAT

Lilies Sulaeha
Relasi: Istri

DAFTAR BISNIS

Mohon maaf untuk saat ini daftar bisnis dari Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA belum tersedia atau dalam proses input.

RIWAYAT POLITIK

PEMILU TAHUN 2014
Partai: Golongan Karya
Dapil: Jawa Barat X
Perolehan Suara: 69.359
PEMILU TAHUN 2019
Partai: Golongan Karya
Dapil: Jawa Barat X
No. Urut: 1
Jabatan di DPR 2014-2019
Tahun dilantik: 2014
Komisi: Komisi XI
Alat Kelengkapan Dewan: Badan Musyawarah



17 April 2019 nanti kita tidak hanya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden melainkan juga anggota legislatif, mulai dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi, hingga nasional. 89% anggota DPR RI 2014-2019 kembali dicalonkan kembali oleh partai politiknya. Tahukah kalian bagaimana rekam jejak mereka selama ini? Ayo, kenali dan evaluasi dulu sebelum menentukan pilihan.

Alamat

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6

(+62) 21 7901885 / 7994015

(+62) 21 7994005

rekamjejak@antikorupsi.org

Indonesia Corruption Watch

Kunjungi Sekarang