PUAN MAHARANI

PDIP
Jawa Tengah V
No. Urut 1


Punya informasi tambahan? Klik Disini
Puan Maharani adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014-2019. Sebelumnya, ia merupakan anggota DPR RI dari PDIP. Di DPR, Puan yang merupakan anak Megawati Soekarno Putri ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP (2012-2014).

Nama Puan pernah disebut oleh terdakwa kasus korupsi KTP Setya Novanto di persidangan lanjutan, 22 Maret 2018. Setya yang juga merupakan mantan Ketua DPR menyebut bahwa Puan dan Pramono Anung menerima uang 500.000 Dollar Singapura terkait KTP Elektronik.

Tudingan tersebut telah dibantah oleh Puan. Puan yang kini dicalonkan PDIP menjadi caleg dari dapil Jawa Tengah V menyebut ia tidak pernah membahas proyek KTP elektronik dengan Setya, Made Oka, ataupun pihak lainnya.

Isu Terkait

Pandangan Perihal Revisi UU KPK
Puan Maharani setuju dengan rencana DPR pada tahun 2015 yang ingin merevisi UU KPK. Puan menilai bahwa revisi tersebut dilakukan demi menguatkan posisi KPK. Sikap Puan ini justru berbeda dengan Presiden Joko Widodo. Hal yang krusial adalah dalam salah satu poin revisi UU KPK menyebutkan batas usia maksimum KPK, yakni hanya 12 tahun.

Disebut oleh Setya Novanto dalam Persidangan Korupsi KTP Elektronik
Nama Puan Maharani pernah disebut menerima aliran dana dari proyek KTP elektronik oleh terdakwa Setya Novanto. Setya menyebut bahwa Puan Maharani dan Pramono Anung menerima sebesar 500.000 Dollar Singapura. Keterangan tersebut didapat Setya dari terdakwa Made Oka Masagung.

Puan Maharani membantah tudingan tersebut. Ia mengaku kenal dengan Made Oka Masagung namun tidak pernah membicarakan proyek KTP elektronik. Made Oka disebut Puan sebagai kolega keluarganya. Puan juga membantah berkomunikasi dengan Setya mengenai proyek yang telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut.

Tidak hanya Puan dan Pramono, Setya Novanto juga menyebut bahwa nama lain, yaitu Melchias Markus Mekeng dari Fraksi Golkar (US$1,4 juta), Olly Dondokambey dari Fraksi PDIP (US$1,2 juta), Tamsil Linrung dari Fraksi PKS (US$700 ribu), Chairuman Harahap dari Fraksi Demokrat (US$584 ribu dan Rp 26 miliar), dan Ganjar Pranowo dari Fraksi PDIP (US$520 ribu).

Sama halnya dengan Puan, politisi yang disebut-sebut oleh Setya ini telah membantah. Sebagian dari mereka telah diperiksa sebagai saksi maupun dihadirkan dalam persidangan.

ICW dalam hal ini mendorong agar KPK menindaklanjuti pengakuan dari Novanto tersebut dengan memanggil Puan beserta Pramono untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Kepemilikan Bisnis atau Usaha
Dikutip dari katadata.co.id, Puan Maharani dan suaminya, Hapsoro Sukmonohadi, merupakan pemilik dari PT Rukun Raharja (RAJA) Tbk.

PT RAJA semula bergerak di bisnis real estate. Perusahaan ini kemudian mengubah haluan usahanya pada 2010 sebagai perusahaan energi terintegrasi dari hulu sampai hilir, khususnya transportasi gas.

Perubahan bisnis inti itu dilakukan setelah RAJA mengakuisisi PT Panji Raya Alamindo dan PT Triguna Internusa Pratama dari tangan Hapsoro Sukmonohadi. Selanjutnya, Hapsoro menjadi Komisaris Utama RAJA sejak 24 Juni 2010 hingga 11 Juni 2014.

Meski sudah lengser dari kursi komisaris utama, Hapsoro masih mempunyai saham RAJA melalui perusahaan miliknya, PT Sentosa Bersama Mitra. Informasi ini mengacu kepada data profil perusahaan di dalam laman situs Wall Street Journal.


PROFIL LENGKAP

Nama Lengkap : PUAN MAHARANI
Tempat & Tanggal Lahir
Jakarta, 06 September 1973
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan
1. SD Perguruan Cikini

2. SMP Perguruan Cikini

3. SMA Perguruan Cikini

4. Universitas Indonesia (SI)
Pekerjaan Politik
-Anggota DPR RI 2009-2014

-Ketua Fraksi PDIP

-Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
Pekerjaan Non Politik
Organisasi Politik
Organisasi Non Politik

HIGHLIGHT
Puan Maharani adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014-2019. Sebelumnya, ia merupakan anggota DPR RI dari PDIP. Di DPR, Puan yang merupakan anak Megawati Soekarno Putri ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP (2012-2014).

Nama Puan pernah disebut oleh terdakwa kasus korupsi KTP Setya Novanto di persidangan lanjutan, 22 Maret 2018. Setya yang juga merupakan mantan Ketua DPR menyebut bahwa Puan dan Pramono Anung menerima uang 500.000 Dollar Singapura terkait KTP Elektronik.

Tudingan tersebut telah dibantah oleh Puan. Puan yang kini dicalonkan PDIP menjadi caleg dari dapil Jawa Tengah V menyebut ia tidak pernah membahas proyek KTP elektronik dengan Setya, Made Oka, ataupun pihak lainnya.

LHKPN
Catatan atas Kepatuhan : Dari acch.kpk.go.id diketahui bahwa Puan Maharani melaporkan LHKPN hanya sebanyak tiga kali, yaitu pada:



• 31 Januari 2010 dengan harta kekayaan senilai Rp 34.156.704.103,- dan USD 28.125.



• 31 Desember 2012 dengan harta kekayaan senilai Rp 146.116.132.004,- dan USD 107.601.



• 31 Oktober 2014 dengan harta kekayaan senilai Rp159.263.656.466 dan USD 30.670.



Berdasarkan Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN disebutkan bahwa LHKPN wajib disampaikan setiap satu tahun sekali dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret secara online melalui elhkpn.kpk.go.id.
Catatan atas Kewajaran :


FILE/ DOKUMEN TERKAIT

Jenis File: LHKPN
Download: Klik Disini

DAFTAR KERABAT

Hapsoro Sukmonohadi
Relasi: Suami
Informasi Lainnya: Merupakan Komisaris Utama (2010-2014) dan Pemegang Saham PT Rukun Raharja (RAJA) Tbk.

DAFTAR BISNIS

PT Rukun Raharja (RAJA) Tbk
Relasi:
Jabatan: Direktur
Tahun Menjabat: 2000-
Jenis Usaha: Real Estate, Energi
Temuan: RAJA semula bergerak di bisnis real estate. Perusahaan ini kemudian mengubah haluan usahanya pada 2010 sebagai perusahaan energi terintegrasi dari hulu sampai hilir, khususnya transportasi gas. Perubahan bisnis inti itu dilakukan setelah RAJA mengakuisisi PT Panji Raya Alamindo dan PT Triguna Internusa Pratama dari tangan Hapsoro Sukmonohadi, suami Puan Maharani. Putri Presiden Megawati Soekarnoputri ini bersama suaminya Hapsoro Sukmonohadi merupakan pemilik PT Rukun Raharja Tbk. Perusahaan ini fokus pada jasa atau pelayanan distribusi gas bumi, penyediaan dan pengelolaan bongkar muat peti kemas, jasa pengisian dan pengangkutan elpiji untuk tabung gas 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Sumber : https://www.lazone.id/inspiration/inspiring-people/4-anak-presiden-indonesia-ini-sukses-bangun-kerajaan-bisnis~c1067695

RIWAYAT POLITIK

PEMILU TAHUN 2014
Partai: PDIP
Dapil: Jawa Tengah V
Perolehan Suara: 369.927 Jabatan di Partai: Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan
PEMILU TAHUN 2019
Partai: PDIP
Dapil: Jawa Tengah V
No. Urut: 1
Jabatan di DPR 2014-2019



17 April 2019 nanti kita tidak hanya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden melainkan juga anggota legislatif, mulai dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi, hingga nasional. 89% anggota DPR RI 2014-2019 kembali dicalonkan kembali oleh partai politiknya. Tahukah kalian bagaimana rekam jejak mereka selama ini? Ayo, kenali dan evaluasi dulu sebelum menentukan pilihan.

Alamat

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6

(+62) 21 7901885 / 7994015

(+62) 21 7994005

rekamjejak@antikorupsi.org

Indonesia Corruption Watch

Kunjungi Sekarang