MASINTON PASARIBU

PDIP
Jakarta II
No. Urut 4

Masinton Pasaribu merupakan anggota DPR RI dari PDIP. Masinton merupakan salah satu pengusul revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK. Revisi ini sempat dibahas pada 2015 namun dibatalkan akibat masifnya kritik publik. Kritik utamanya mengenai pembatasan usia KPK selama 12 tahun dan penyadapan KPK atas seizin ketua pengadilan negeri.

Pada 18 Juli 2017, Masinton dilantik menjadi Wakil Ketua Pansus DPR untuk KPK namun diganti oleh partainya dua bulan kemudian. Pembentukan pansus angket sendiri berawal dari berangnya komisi III DPR akibat KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan terdakwa korupsi KTP elektronik, Miryam S. Haryani.

Dalam pemeriksaan yang rekamannya akhirnya diputarkan di Pengadilan Tipikor pada 14 Agustus 2017, Masinton disebut sebagai salah satu anggota dewan yang menekan Miryam ihwal kasus korupsi KTP elektronik. Pasca pemutaran tersebut, Masinton mendatangi kantor KPK untuk meminta penjelasan mengenai isi rekaman yang diputar di pengadilan tersebut. Ia mengatakan bahwa rekaman tersebut telah direkayasa.

Masinton Pasaribu juga pernah menyampaikan pandangannya mengenai perlunya KPK untuk dibekukan dalam rangka pembenahan KPK. Ia juga pernah dilaporkan oleh asisten pribadinya ke Bareskrim dalam kasus dugaan penganiayaan.

Isu Terkait

Polemik Revisi UU KPK
Masinton merupakan salah satu pengusul dimasukkannya revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK dalam Prolegnas 2015. Masinton menyebut bahwa usulan tersebut disetujui oleh semua fraksi. Padahal saat itu terdapat tiga fraksi yang menyatakan menolak revisi UU KPK, yakni Gerindra, PKS, dan Demokrat.

Dalam perkembangan pembahasannya, muncul materi revisi yang dinilai publik dan KPK dapat melemahkan KPK. Dari 15 catatan perubahan yang diajukan, terdapat sedikitnya tiga hal yang menimbulkan kritik keras dari publik, yaitu pembatasan KPK selama hanya 12 tahun, penyadapan atas seizin ketua pengadilan negeri, dan pembentukan dewan pengawas KPK. Masifnya kritik publik kemudian membuat fraksi-fraksi di DPR sepakat untuk membatalkan rencana revisi UU KPK.

Rekaman Pemeriksaan Miryam S. Haryani
Nama Masinton Pasaribu disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang menekan Miryam S. Haryani ihwal kasus KTP elektronik. Pernyataan Miryam tersebut ada dalam rekaman pemeriksaan KPK. Komisi III DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) 19 April 2017. Masinton meminta KPK membuka rekaman tersebut namun KPK menolak memutarkan rekaman di luar pengadilan.

Video rekaman pemeriksaan Miryam akhirnya diputar oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor pada 14 Agustus 2017. Dalam rekaman tersebut, Miryam yang merupakan mantan anggota DPR dari Fraksi Hanura mengaku mendapat ancaman dari anggota DPR, diantaranya Masinton Pasaribu, Desmond J. Mahesa, dan Syarifudin Sudding, Aziz Syamsudin, Bambang Soesatyo, dan Hasrul Azwar.

Sehari pasca pemutaran pemeriksaan Miryam, Masinton mendatangi KPK untuk meminta penjelasan. Masinton menngatakan bahwa ia tidak mengancam Miryam. Masinton menyebutkan bahwa pihak KPK, yaitu Novel Baswedan, mengarahkan Miryam untuk menyebutkan nama anggota DPR tersebut.

Hak Angket DPR untuk KPK
Setelah KPK menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani, Komisi III menggulirkan penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki KPK. Masinton Pasaribu dilantik menjadi Wakil Ketua Pansus Hak Angket sebelum kemudian diganti oleh PDIP dua bulan setelahnya.

Selama menjadi anggota pansus, Masinton aktif melakukan kegiatan untuk menyelidiki KPK, salah satunya dengan mengunjungi lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk mendengarkan keterangan dari mantan narapidana korupsi yang ditangani KPK. Pansus angket kemudian menuangkan temuan dan memberikan rekomendasi mengenai empat aspek, yaitu aspek kelembagaan, kewenangan, anggaran, dan sumber daya manusia.

Mendatangi Gedung KPK sehubungan dengan Pernyataan Ketua KPK
4 September 2017, Masinton Pasaribu yang saat itu menjadi Wakil Ketua Pansus Angket DPR untuk KPK mendatangi gedung KPK. Politisi PDIP tersebut meminta Ketua KPK Agus Rahardjo membuktikan pernyataannya untuk menjerat anggota pansus angket dengan pasal menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice.

Masinton berdalih pansus angket tidak pernah mencampuri dan mengintervensi proses hukum yang dilakukan KPK. Menanggapi hal ini, Agus Rahardjo saat RDP dengan Komisi III DPR menyampaikan maaf apabila pernyataannya mengenai pertimbangan penerapan obstruction of justice menyinggung anggota DPR.

Pemukulan Staf
Masinton pernah dilaporkan dalam dugaan kasys pemukulan terhadap stafnya, Dita Aditia Ismawati. Dita bahkan melaporkan perbuatan Masinton tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan tuduhan penganiayaan namun akhirnya ia cabut. Dita juga mencabut laporannya ke Bareskrim Polri pada 18 Februari 2018.

PROFIL LENGKAP

Nama Lengkap : MASINTON PASARIBU
Tempat & Tanggal Lahir
Sibolga, Sumatera Utara, 11 Februari 1971
Agama : Kristen Protestan
Riwayat Pendidikan
SDN 060951 Medan (1977 -1984)
SMPN Labuhan Deli (1984-1987)
SMA dr. Wahidin Sudirohusono (1987-1990)
S1 Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (1996-2003)
Pekerjaan Politik
Anggota DPR 2014-2019 (komisi III)
Pekerjaan Non Politik
Organisasi Politik
Anggota PDIP
Organisasi Non Politik

HIGHLIGHT

Masinton Pasaribu merupakan anggota DPR RI dari PDIP. Masinton merupakan salah satu pengusul revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK. Revisi ini sempat dibahas pada 2015 namun dibatalkan akibat masifnya kritik publik. Kritik utamanya mengenai pembatasan usia KPK selama 12 tahun dan penyadapan KPK atas seizin ketua pengadilan negeri.

Pada 18 Juli 2017, Masinton dilantik menjadi Wakil Ketua Pansus DPR untuk KPK namun diganti oleh partainya dua bulan kemudian. Pembentukan pansus angket sendiri berawal dari berangnya komisi III DPR akibat KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan terdakwa korupsi KTP elektronik, Miryam S. Haryani.

Dalam pemeriksaan yang rekamannya akhirnya diputarkan di Pengadilan Tipikor pada 14 Agustus 2017, Masinton disebut sebagai salah satu anggota dewan yang menekan Miryam ihwal kasus korupsi KTP elektronik. Pasca pemutaran tersebut, Masinton mendatangi kantor KPK untuk meminta penjelasan mengenai isi rekaman yang diputar di pengadilan tersebut. Ia mengatakan bahwa rekaman tersebut telah direkayasa.

Masinton Pasaribu juga pernah menyampaikan pandangannya mengenai perlunya KPK untuk dibekukan dalam rangka pembenahan KPK. Ia juga pernah dilaporkan oleh asisten pribadinya ke Bareskrim dalam kasus dugaan penganiayaan.

LHKPN
Catatan atas Kepatuhan : Sejauh dari pantauan website KPK terkait LHKPN, Masinton Pasaribu telah melaporkan harta kekayaan sebanyak 1 kali, yaitu pada 22 September 2015.

Padahal, berdasarkan Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN disebutkan bahwa LHKPN wajib disampaikan setiap satu tahun sekali dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret secara online melalui elhkpn.kpk.go.id.
Catatan atas Kewajaran : Dari laporan LHKPN tahun 2015, kekayaan Masinton diketahui sebesar Rp 1.467.210.000,-. Pasca 2015, Masinton tidak pernah melaporkan hasil kekayaannya ke KPK.


FILE/ DOKUMEN TERKAIT

Jenis File: LHKPN
Download: Klik Disini
Keterangan: Dokumen Pelaporan LHKPN Masinton Pasaribu Pelaporan Pertama

DAFTAR KERABAT

Rismawati Sitorus
Relasi: Istri

DAFTAR BISNIS

Mohon maaf untuk saat ini daftar bisnis dari MASINTON PASARIBU belum tersedia atau dalam proses input.

RIWAYAT POLITIK

PEMILU TAHUN 2014
Partai: PDIP
Dapil: Jakarta II
Perolehan Suara: 30989
PEMILU TAHUN 2019
Partai: PDIP
Dapil: Jakarta II
No. Urut: 4
Jabatan di DPR 2014-2019
Tahun dilantik: 2014
Komisi: Komisi III



17 April 2019 nanti kita tidak hanya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden melainkan juga anggota legislatif, mulai dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi, hingga nasional. 89% anggota DPR RI 2014-2019 kembali dicalonkan kembali oleh partai politiknya. Tahukah kalian bagaimana rekam jejak mereka selama ini? Ayo, kenali dan evaluasi dulu sebelum menentukan pilihan.

Alamat

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6

(+62) 21 7901885 / 7994015

(+62) 21 7994005

rekamjejak@antikorupsi.org

Indonesia Corruption Watch

Kunjungi Sekarang