dr. SOFYAN TAN

PDIP
Sumatera Utara I
No. Urut 2


Punya informasi tambahan? Klik Disini

Sofyan Tan merupakan anggota DPR RI dari PDIP. Sofyan sebelumnya dikenal sebagai dokter yang banyak melakukan pelayanan masyarakat di daerahnya. Selain pada sektor kesehatan, Sofyan Tan juga menaruh perhatian khusus pada sektor pendidikan. Ia saat ini bertugas di komisi X, komisi yang membidangi pendidikan, olahraga, dan sejarah.

Sofyan Tan tercatat sebagai salah satu dari 33 anggota DPR RI yang mengusulkan RUU Pengampunan Nasional untuk masuk dalam prolegnas 2015. UU ini kemudian dikenal dengan UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

Pada pemilu legislatif 2014, Sofyan Tan terdaftar sebagai caleg Bersih 2014 yang direkomendasikan Indonesia Corruption Watch (ICW), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Kontras, Pusat Studi Hukum dan HAM (PSHK), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Isu Terkait

Pengusul RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Pada Oktober 2015, Sofyan Tan dan 33 anggota dewan lainnya mengusulkan agar RUU Pengampunan Nasional atau RUU Pengampunan Pajak masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2015. UU ini telah disahkan pada 28 Juni 2016 dengan No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Dalam UU ini disebutkan bahwa setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, kecuali mereka yang sedang:
• dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
• dalam proses peradilan; atau
• menjalani hukuman pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Pernah Mencalonkan Diri Menjadi Walikota Medan
Sofyan Tan pernah mencalonkan diri sebagai Walikota Medan pada periode 2010-2015. Ia mendapatkan suara terbanyak pada putaran pertama, namun kalah di putaran kedua.

Pendapat Mengenai Revisi UU KUHP
Sofyan Tan tidak setuju apabila R-KUHP memuat pasal korupsi didalamnya. Menurutnya, hal itu akan mengenyampingkan tugas dan wewenang KPK. Sofyan Tan berpendapat bahwa KPK harus independen karena kasus korupsi adalah kasus terberat yang sampai pada saat ini susah untuk diberantas. Ia sepakat bahwa KPK harus diberikan wewenang yang kuat agar korupsi bisa teratasi.

PROFIL LENGKAP

Nama Lengkap : dr. SOFYAN TAN
Tempat & Tanggal Lahir
Medan, 25 November 1959
Agama : Buddha
Riwayat Pendidikan
a. SD Jaya Lama Medan (1965-1971)



b. SMP Jaya Lama Medan (1971-1974)



c. SMA Sutomo Medan (1974-1977)



d. Kedokteran Umum Universitas Methodist Indonesia Medan (1978-1990)
Pekerjaan Politik
• Anggota DPR RI 2014-2019
Pekerjaan Non Politik
• Ketua Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, 1987-2006



• Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, 2006-2011



• Direktur PT Raja Albatros Mas, 1996-2000



• Presiden Komisaris PT Raja Albatros Mas, 2001-2002



• Presiden Direktur PT Raja Albatros Mas, sejak 2003



• Presiden Komisaris PT Sukses Chantiq Lestari, 2006-2015



• Ketua Yayasan Ekosistem Lestari, 2000-2015
Organisasi Politik
• Dewan Penasehat DPD Golkar Tingkat II Medan (1993-1996)



• Bendahara PDIP Sumatera Utara (2005-2010)



• Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (2010-2015)
Organisasi Non Politik
• Ketua Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, 1987-2006



• Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, 2006-2011



• Direktur PT Raja Albatros Mas, 1996-2000



• Presiden Komisaris PT Raja Albatros Mas, 2001-2002



• Presiden Direktur PT Raja Albatros Mas, sejak 2003



• Presiden Komisaris PT Sukses Chantiq Lestari, 2006-2015



• Ketua Yayasan Ekosistem Lestari, 2000-2015

HIGHLIGHT

Sofyan Tan merupakan anggota DPR RI dari PDIP. Sofyan sebelumnya dikenal sebagai dokter yang banyak melakukan pelayanan masyarakat di daerahnya. Selain pada sektor kesehatan, Sofyan Tan juga menaruh perhatian khusus pada sektor pendidikan. Ia saat ini bertugas di komisi X, komisi yang membidangi pendidikan, olahraga, dan sejarah.

Sofyan Tan tercatat sebagai salah satu dari 33 anggota DPR RI yang mengusulkan RUU Pengampunan Nasional untuk masuk dalam prolegnas 2015. UU ini kemudian dikenal dengan UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

Pada pemilu legislatif 2014, Sofyan Tan terdaftar sebagai caleg Bersih 2014 yang direkomendasikan Indonesia Corruption Watch (ICW), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Kontras, Pusat Studi Hukum dan HAM (PSHK), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

LHKPN
Catatan atas Kepatuhan : Dari acch.kpk.go.id diketahui bahwa Sofyan Tan melaporkan harta kekayaannya sebanyak dua kali. Pelaporan dilakukan pada:



• Pada 25 Februari 2010 ketika ia mencalonkan diri sebagai Walikota Medan dengan total kekayaan Rp 3,5 miliar.



• Pada 8 Desember 2014 ketika ia terpilih menjadi anggota DPR RI dengan total kekayaan Rp 5 miliar.







Berdasarkan Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN disebutkan bahwa LHKPN wajib disampaikan setiap satu tahun sekali dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret secara online melalui elhkpn.kpk.go.id.
Catatan atas Kewajaran :


FILE/ DOKUMEN TERKAIT
Mohon maaf untuk saat ini daftar File/ Dokumen Terkait dari dr. SOFYAN TAN belum tersedia atau dalam proses input.

DAFTAR KERABAT

Elinar
Relasi: Istri
Felix
Relasi: Anak
Davin
Relasi: Anak
Tracey Yani Harjatanaya
Relasi: Istri
Cindy Harjatanaya
Relasi: Anak

DAFTAR BISNIS

PT Raja Albatros Mas
Relasi:
Jabatan: Presiden Direktur
Tahun Menjabat: sejak

RIWAYAT POLITIK

PEMILU TAHUN 2014
Partai: PDIP
Dapil: Sumatera Utara I
Perolehan Suara: 113.717 Jabatan di Partai: Anggota
PEMILU TAHUN 2019
Partai: PDIP
Dapil: Sumatera Utara I
No. Urut: 2
Jabatan di DPR 2014-2019
Tahun dilantik: 2014
Komisi: Komisi X
Alat Kelengkapan Dewan: Badan Anggaran



17 April 2019 nanti kita tidak hanya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden melainkan juga anggota legislatif, mulai dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi, hingga nasional. 89% anggota DPR RI 2014-2019 kembali dicalonkan kembali oleh partai politiknya. Tahukah kalian bagaimana rekam jejak mereka selama ini? Ayo, kenali dan evaluasi dulu sebelum menentukan pilihan.

Alamat

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6

(+62) 21 7901885 / 7994015

(+62) 21 7994005

rekamjejak@antikorupsi.org

Indonesia Corruption Watch

Kunjungi Sekarang