DR. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID

PKS
Jakarta II
No. Urut 1


Punya informasi tambahan? Klik Disini
Hidayat Nur Wahid merupakan anggota DPR RI 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden PKS 2000-2004 ini bertugas di komisi I, yaitu komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen. Selain sebagai anggota dewan, Wahid juga dilantik menjadi Wakil Ketua MPR pada 8 Oktober 2014.
 
Menteri Kehutanan dan Perkebunan era Presiden Gusdur ini pernah mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012 namun tdak terpilih. Terkait dengan pencalonan itu, terdakwa suap impor daging sapi Yudhi Setiawan menyebut bahwa ia pernah memberikan uang kepada Luthfi Hasan Ishaaq melalui Ahmad Fathanah untuk menyumbang keperluan saksi dana pencoblosan (lihat putusan atas terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq, No. 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST). Hidayat membantah adanya uang dari Yudhi tersebut.
 
Hidayat kerap menyampaikan dorongannya agar KPK menindak korupsi besar atau yang merugikan negara triliunan rupiah, seperti kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
 

Isu Terkait

Disebut-sebut dalam Persidangan Suap Impor Daging Sapi
Dalam persidangan kasus korupsi suap impor daging sapi atas terdakwa Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, saksi Yudhi Setiawan mengatakan bahwa ia pernah memberikan sumbangan dalam bentuk cek untuk keperluan Pilgub DKI Hidayat Nur Wahid.

Sumbangan tersebut diberikan melalui saksi Ahmad Fathanah. Ahmad Fathanah kemudian memberiksan uang tersebut kepada Luthfi Hasan Ishaaq. Kepada media, Yudi menyebutkan bahwa uang yang diberikan sebesar Rp 450 juta untuk keperluan membayar saksi pencoblosan.

Terkait dengan sumbangan untuk kepentingan pemenangan pemilunya ini, Hidayat Nur Wahid membantah bahwa pihaknya menerima uang dari Yudi Setiawan.


Desak KPK ungkap Kasus Besar
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritik KPK yang disebutnya begitu serius megusut kasus korupsi Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar, tetapi tidak kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah.

Mantan Presiden PKS ini mencontohkan kasus korupsi besar yang dimaksud, yaitu kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang disebut menguras keuangan negara hingga Rp140 triliun. Kritik dan dorongan ini disampaikan saat menanggapi keberhasilan KPK mengungkap skandal korupsi di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.


Dukung Perluasan Pasal Perzinahan Bagi Pelaku LGBT
Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa PKS menolak Lebian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Ia juga mendorong perluasan pemaknaan perzinahan. Ancaman pidana menurutnya tidak hanya dikenakan kepada pelaku hubungan seksual antara laki-laki dewasa kepada anak-anak di bawah umur maupun juga perempuan dewasa dengan perempuan di bawah umur, tapi juga kepada sesama jenis laki-laki maupun perempuan yang di atas umur.

PROFIL LENGKAP

Nama Lengkap : DR. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID
Tempat & Tanggal Lahir
Jawa Tengah, 08 April 1960
Agama :
Riwayat Pendidikan
Progam Doktor Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia (1992)
Pekerjaan Politik
• Ketua MPR RI (2004-2009)


• Anggota DPR RI 2004-2009


• Anggota DPR RI 2009-2014 (Ketua Fraksi PKS sejak 2012, Ketua BKASP 2009-2012)


• Anggota DPR RI 2014-2019


Pekerjaan Non Politik
Organisasi Politik
Organisasi Non Politik

HIGHLIGHT
Hidayat Nur Wahid merupakan anggota DPR RI 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden PKS 2000-2004 ini bertugas di komisi I, yaitu komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen. Selain sebagai anggota dewan, Wahid juga dilantik menjadi Wakil Ketua MPR pada 8 Oktober 2014.
 
Menteri Kehutanan dan Perkebunan era Presiden Gusdur ini pernah mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012 namun tdak terpilih. Terkait dengan pencalonan itu, terdakwa suap impor daging sapi Yudhi Setiawan menyebut bahwa ia pernah memberikan uang kepada Luthfi Hasan Ishaaq melalui Ahmad Fathanah untuk menyumbang keperluan saksi dana pencoblosan (lihat putusan atas terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq, No. 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST). Hidayat membantah adanya uang dari Yudhi tersebut.
 
Hidayat kerap menyampaikan dorongannya agar KPK menindak korupsi besar atau yang merugikan negara triliunan rupiah, seperti kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
 

LHKPN
Catatan atas Kepatuhan :
Catatan atas Kewajaran :


FILE/ DOKUMEN TERKAIT

Jenis File: LHKPN
Download: Klik Disini

DAFTAR KERABAT

dr. Diana Abbas Thalib, MARS
Relasi: Istri
Informasi Lainnya: Diana Abbas Thalib merupakan Direktur Utama RSIA Bunda Aliyah
Daffa Muhammad Hidayat
Relasi: Anak
Informasi Lainnya: -
Daffi Muhammad Hidayat
Relasi: Anak
Informasi Lainnya: -
Alla Khairi
Relasi: Anak
Informasi Lainnya: -

DAFTAR BISNIS

Mohon maaf untuk saat ini daftar bisnis dari DR. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID belum tersedia atau dalam proses input.

RIWAYAT POLITIK

PEMILU TAHUN 2014
Partai: PKS
Dapil: Jakarta II
Perolehan Suara: 119.267 Jabatan di Partai: Presiden PKS 2000-2004
PEMILU TAHUN 2019
Partai: PKS
Dapil: Jakarta II
No. Urut: 1
Jabatan di DPR 2014-2019
Tahun dilantik: 2014
Keterangan Lantik: Pada 8 Oktober 2014 juga dilantik menjadi Wakil Ketua MPR 2014-2019
Komisi: Komisi I
Informasi lain: Pada 8 Oktober 2014 juga dilantik menjadi Wakil Ketua MPR 2014-2019



17 April 2019 nanti kita tidak hanya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden melainkan juga anggota legislatif, mulai dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi, hingga nasional. 89% anggota DPR RI 2014-2019 kembali dicalonkan kembali oleh partai politiknya. Tahukah kalian bagaimana rekam jejak mereka selama ini? Ayo, kenali dan evaluasi dulu sebelum menentukan pilihan.

Alamat

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6

(+62) 21 7901885 / 7994015

(+62) 21 7994005

rekamjejak@antikorupsi.org

Indonesia Corruption Watch

Kunjungi Sekarang