Politik Uang Marak, Ambang Batas Parlemen Tak Relevan

Politik Uang Marak, Ambang Batas Parlemen Tak Relevan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya karena pileg dan pilpres dilakukan serentak. Konflik kepentingan partai pun terjadi karena ada “efek ekor jas”. Menurut dia hal-hal yang difokuskan seharusnya tidak hanya ambang batas parlemen, tetapi proses pemilu itu sendiri.

Perbedaan Peta Suara Jokowi Vs Prabowo dalam Dua Laga Pilpres

Perbedaan Peta Suara Jokowi Vs Prabowo dalam Dua Laga Pilpres

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat pasangan Jokowi - Ma'ruf menang di 21 provinsi, sedangkan Prabowo - Sandiaga unggul di 13 provinsi. “KPU RI akan menyampaikan hasil rekapitulasi untuk 34 provinsi dan 130 PPLN yang sudah kami lakukan," kata Ketua KPU RI Arief Budiman setelah mengesahkan rekapitulasi satu provinsi terakhir, yakni Papua di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa dini hari, 21 Mei 2019.

Bawaslu: 38 TPS Berpotensi Pemilu Ulang, 1.395 Susulan

Bawaslu: 38 TPS Berpotensi Pemilu Ulang, 1.395 Susulan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan laporan terkait pemungutan suara di sejumlah TPS tidak berjalan dengan mulus. Penyebabnya banyak TPS yang belum menerima logistik Pemilu di hari H pencoblosan. Di samping itu, masih banyak masalah pada administrasi pemilih yang bermasalah.

Daftar Lengkap 81 Caleg Eks Koruptor

Daftar Lengkap 81 Caleg Eks Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengumumkan daftar calon anggota legislatif (caleg) yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi. Setelah sebelumnya mengumumkan ada 49 caleg ekskoruptor, kini jumlah itu bertambah menjadi 81 orang.

Ribuan Orang Teken Petisi Online Tuntut Coblosan Ulang di Sydney

Ribuan Orang Teken Petisi Online Tuntut Coblosan Ulang di Sydney

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan ribu orang tercatat sudah meneken petisi online yang menuntut pemungutan suara di Sydney, Australia, diulang. Petisi ini muncul setelah adanya kekisruhan pemungutan suara di KJRI dan Town Hall Sydney, Kemarin, 13 April 2019. Ratusan warga negara Indonesia di Sydney dikabarkan tak bisa menggunakan hak pilihnya.



Tahukah kalian bagaimana rekam jejak pejabat publik selama ini? Ayo, kenali dan awasi mereka.

Alamat

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6

(+62) 21 7901885 / 7994015

(+62) 21 7994005

rekamjejak@antikorupsi.org