BERITA

Revisi UU MD3, Upaya PDIP Meraih Kursi Pimpinan DPR
Revisi UU MD3, Upaya PDIP Meraih Kursi Pimpinan DPR

tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali berencana merevisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau lebih dikenal dengan UU MD3 terkait dengan penambahan kursi pimpinan DPR guna mengakomodasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemenang pemilihan legislatif 2014.

DPR Juga Bahas Revisi UU MD3 Besok, demi 10 Pimpinan MPR?

Jakarta - Wacana pimpinan MPR menjadi 10 orang sepertinya bakal segera terwujud. DPR akan membahas rencana revisi UU No 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

DPR Akan Putuskan Revisi UU KPK Hari Ini

Dewan Perwakilan Rakyat menjadwalkan pembahasan revisi UU KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Kamis, 5 September 2019, dalam Rapat Paripurna DPR.

OPINI

Korupsi Massal Wakil Rakyat Daerah
Korupsi Massal Wakil Rakyat Daerah

Kota Malang, Jawa Timur, saat ini mendadak menjadi perhatian nasional. Bukan karena buah apel khasnya, melainkan karena korupsi massal yang terjadi di DPRD Kota Malang.

Menyoal Hubungan DPR dengan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga politik. Eksistensi DPR ada karena ada rakyat. Oleh karena itu, hubungan DPR dengan rakyat sejatinya adalah hubungan politik. Rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada DPR. Lembaga DPR melaksanakan kekuasaan itu. (Harian Kompas, 19 Februari 2018)

Politik Uang dan Makelar Suara

Politik uang masih tetap menjadi ancaman dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak jilid tiga. Jumlahnya makin banyak menjelang hari pemungutan suara.